Makassar 30 Oktober 2024 - Dalam rapat lintas sektor yang diselenggarakan oleh DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel, sejumlah OPD dan instansi terkait hadir membahas isu krusial terkait pernikahan anak dan anak tidak sekolah di Sulawesi Selatan. Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DP3A-Dalduk KB, Hj. Andi Mirna, S.H  dihadiri oleh perwakilan dari Dukcapil Prov. Sulsel, BKKBN Kanwil Sulsel, Bappelitbangda Prov. Sulsel USAID ERAT, serta UNICEF.

Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai perkawinan anak di Sulawesi Selatan, terutama data yang berasal dari dispensasi nikah. Meskipun data dispensasi nikah menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan anak, para peserta rapat menyoroti adanya fenomena lain di lapangan, yaitu masih maraknya perkawinan siri yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri karena pernikahan siri tidak tercatat secara resmi, sehingga sering kali tidak terpantau dalam data resmi dan mengaburkan gambaran kondisi sebenarnya di masyarakat.

Dalam pertemuan ini, para peserta juga membahas upaya-upaya sinergis yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka pernikahan anak dan memastikan setiap anak mendapat akses pendidikan yang layak. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai organisasi seperti UNICEF dan USAID ERAT dianggap penting untuk memperkuat program perlindungan anak, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, serta memastikan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang rentan putus sekolah.