Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan multifungsi. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan program keluarga berencana.

Pada tingkat paling atas, Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Kepala Dinas ini didukung oleh Sekretariat Dinas, yang bertugas mengelola administrasi internal dan mendukung kegiatan operasional dinas.

Di bawah Sekretariat, terdapat beberapa Bidang atau Unit Kerja yang masing-masing fokus pada aspek tertentu dari tugas dinas. Misalnya, ada Bidang Pemberdayaan Perempuan yang bertugas merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Bidang Perlindungan Anak fokus pada pengembangan kebijakan dan program untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah kekerasan terhadap anak.

Selanjutnya, ada Bidang Pengendalian Penduduk yang bertugas merancang dan melaksanakan strategi pengendalian jumlah penduduk, termasuk program keluarga berencana. Bidang ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat untuk menyediakan akses ke layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi.

Terakhir, ada Bidang Keluarga Berencana yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program-program keluarga berencana di seluruh provinsi. Unit ini bekerja sama dengan puskesmas dan lembaga terkait untuk menyediakan layanan dan pendidikan tentang keluarga berencana kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan dirancang untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan program yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan kesehatan di provinsi tersebut.