Makassar, 4 Juli 2024 – Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel, Hj. Andi Mirna, S.H., menerima kunjungan kerja dari Pemerintah Kabupaten Supiori, Provinsi Papua, pada hari ini. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel ini membahas berbagai program strategis terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam pertemuan ini, DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel berbagi pengetahuan terkait Pencegahan perkawinan anak, mengatasi dan melindungi perempuan serta anak dari kekerasan, dan berbagai inisiatif lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di Sulsel

Hj. Andi Mirna, S.H., menyampaikan bahwa kolaborasi antar daerah sangat penting untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan. “Kami sangat menyambut baik kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Supiori ini. Kerjasama dan berbagi pengalaman antar daerah akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Supiori juga menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dan kesediaan DP3A-Dalduk KB Sulsel untuk berbagi pengetahuan serta pengalaman. “Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, kami dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang telah dilakukan di Sulawesi Selatan untuk diterapkan di Supiori, khususnya dalam upaya Pencegahan Kekerasan dan Perkawinan Anak,” kata salah satu perwakilan Pemkab Supiori.

Selain itu Adapun Program lainnya yang dibahas meliputi peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi perempuan, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penguatan peran keluarga dalam mencegah perkawinan anak. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang tukar informasi mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi masing-masing daerah dalam melaksanakan program-program tersebut.

Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan hubungan kerjasama antara DP3A-Dalduk KB Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Supiori dapat semakin erat dan produktif, serta dapat memberikan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kedua wilayah.