Sarana

DP3A-DALDUK KB Prov Sulsel : (0411) 2456789

KEPALA DINAS DP3A-DALDUK KB PROVINSI SULSEL MEMBUKA PELAKSANAAN FGD ASSESSMENT DAK NONFISIK PPA 2021–2024.

  • Home
  • Berita
  • KEPALA DINAS DP3A-DALDUK KB PROVINSI SULSEL MEMBUKA PELAKSANAAN FGD ASSESSMENT DAK NONFISIK PPA 2021–2024.
Images
Images
  • By admin Dp3a
  • 30 Dilihat

KEPALA DINAS DP3A-DALDUK KB PROVINSI SULSEL MEMBUKA PELAKSANAAN FGD ASSESSMENT DAK NONFISIK PPA 2021–2024.

Makassar 17 Agustus 2025 - Kepala DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, S.H., membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Assessment DAK Nonfisik PPA Tahun 2021–2024 yang berlangsung hari ini, Senin, 17 November 2025, di Toraja Lounge, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari proses pengumpulan data melalui kuesioner pemanfaatan DAK Nonfisik PPA serta sebagai upaya pendalaman informasi mengenai implementasi, efektivitas, dan tantangan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di daerah. Melalui forum ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penerima DAK NF PPA diharapkan dapat memberikan masukan berbasis pengalaman lapangan agar pemanfaatan anggaran semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam pembukaannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, UPTD PPA, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan secara komprehensif. Kegiatan ini juga menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi, evaluasi, serta perbaikan tata kelola layanan, mulai dari pencegahan kekerasan hingga penanganan kasus secara profesional dan responsif.

Pelaksanaan FGD di Sulawesi Selatan dihadiri oleh peserta dari Dinas PPPA Provinsi serta perwakilan kabupaten/kota penerima DAK NF PPA, meliputi Enrekang, Maros, Makassar, dan Parepare. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tematik, curah pendapat, hingga wawancara mendalam terkait capaian, kendala, dan perubahan signifikan yang dirasakan daerah selama masa implementasi DAK NF PPA.