Dalam rangka memperingati 30 tahun Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA), Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Deklarasi dan kerangka aksi yang diadopsi oleh 189 negara, termasuk Indonesia, telah menjadi panduan utama dalam upaya mencapai kesetaraan gender di seluruh dunia.

Menindaklanjuti mandat tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyusun laporan BPfA yang melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan laporan ini telah dilaksanakan mulai dari 26 April hingga 17 Mei 2024, dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, organisasi keagamaan, media, dan dunia usaha baik di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) bertanggung jawab mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi laporan ini.

Pada pertemuan finalisasi laporan BPfA yang diselenggarakan di Jakarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, S.H., turut hadir perwakilan dari Sulawesi selatan. Pertemuan ini difokuskan untuk *mendengarkan pendapat, masukan, dan data yang berkaitan dengan penyusunan laporan tersebut*, yang dibagi menjadi enam cluster utama:

1. Pengembangan Inklusif, Kesejahteraan Bersama, dan Pekerjaan yang Layak: Membahas tentang kebijakan infrastruktur dan tempat kerja inklusif serta inkubasi bisnis digital bagi Perempuan.
2. Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, dan Pelayanan Sosial: Menyoroti tentang pengembangan UMKM, program keluarga harapan, program Kesehatan reproduksi dan seksual serta akses Pendidikan aman dan inklusif
3. Kebebasan dari Kekerasan, Stigma, dan Stereotipe: Mengupayakan langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual serta penyediaan layanan aduan dan informasi layanan, kemudian perlindungan kelompok minoritas.
4. Partisipasi, Akuntabilitas, dan Kelembagaan Responsif Gender: Menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan Keputusan dan mendorong kepemimpinan Perempuan di media serta peningkatan akuntabilitas dan responsivitas kelembagaan terhadap isu gender.
5. Masyarakat Inklusif dan Damai: Mengembangkan masyarakat yang inklusif dan damai, dengan menekankan peran perempuan dalam agenda women, peace dan security serta peningkatan akuntabilitas judicial dan non-judicial
6. Konservasi, Perlindungan, dan Rehabilitasi Lingkungan: Membahas kontribusi Gender dalam upaya pengurangan resiko bencana.

Setiap peserta yang hadir, termasuk dari Provinsi Sulawesi Selatan, diundang untuk menyampaikan dan memasukkan data yang relevan terkait setiap cluster yang dibahas dalam laporan tersebut. Pendapat dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan laporan BPfA ini.

Acara ini menunjukkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung upaya nasional menuju kesetaraan gender, sekaligus memperkuat kerjasama antara pusat dan daerah dalam mengimplementasikan platform aksi BPfA. Dengan kontribusi yang komprehensif dari seluruh peserta, diharapkan laporan akhir BPfA Indonesia dapat menggambarkan langkah-langkah konkret yang diambil dan strategi ke depan dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia.