Makassar – Dalam rangka Rakornas PPPA pada 24-25 Juni 2024 , KPPA RI menggelar rapat virtual untuk Menyusun dokumentasi yang komprehensif atau menghimpun capaian/keberhasilan dan praktek baik dalam Upaya Pembangunan PPPA di daerah selama tahun 2020-2024 jumat 21 Juni 2024

Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel, Hj. Andi Mirna, S.H memaparkan sejumlah capaian signifikan dalam pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) selama periode 2020-2024. Dalam paparannya, ia mengemukakan berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel

Salah satu capaian penting adalah berhasil menurunkan angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan dengan salah satu program aksi kolaborasi berbagai aktor dengan Lokus di Kabupaten Wajo. Penurunan angka perkawinan anak ini menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di wilayah tersebut.

Selain itu, pada tahun 2023, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Sulsel berhasil masuk dalam kategori Puspaga Ramah Anak. Ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan dan program yang mendukung kesejahteraan keluarga dan anak di Sulawesi Selatan. Puspaga juga telah mengintegrasikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Masagena, yang bertujuan memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini secara menyeluruh.

Puspaga Sulsel juga telah meluncurkan beberapa program inovatif seperti "Curhatin Puspaga," yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkonsultasi, serta program "Kita Bikin Romantic" (Puspaga Goes to Campus) yang menyasar kalangan mahasiswa untuk membangun kesadaran akan pentingnya keluarga dan hubungan yang sehat.

Hingga saat ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah terbentuk di 22 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, atau sekitar 92%. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu, kerjasama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menghasilkan program "Pensil bagi Ayah," yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses hukum. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus ABH dan membantu mereka melalui masa sulit ini dengan cara yang lebih mendukung dan memberdayakan.

Capaian lain yang tak kalah penting adalah meningkatnya persentase perempuan dalam parlemen, yang kini mencapai 30%. Hal ini menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, serta merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender.

Andi Mirna menyatakan bahwa berbagai capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia berharap, ke depannya, program-program yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Terakhir Andi Mirna menyampaikan saran dan rekomendasi untuk ditindak lanjut, (1) Perlunya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah untuk pencapaian Indikator, (2) Dibutuhkan kebijakan afirmatif untuk peningkatan pembiayaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah (menjadi Anggaran andatori, meskipun nilainya tidak terlalu besar) melalui Dana Alokasi Umum ataupun DAK Fisik dan DAK NF dan (3) Untuk Evaluasi KLA dan Evaluasi PPE diharapkan dilaksanakan 2 tahun sekali untuk memberi kesempatan kepada daerah untuk melakukan Upaya- Upayaperbaikan dan pemenuhan program dan syarat.