Watampone – Dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bappeda Kab. Bone, Rabu, 5 Juni 2024. Kepala DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulsel, Hj. Andi Mirna, S.H, dan Kepala Bappeda Kab. Bone, Dr.H.Ade Fariq Ashar,S.STP, M.Si bersama Perwakilan dari UNICEF dan YASMIB Sulsel mendiskusikan langkah-langkah strategis untuk menangani masalah perkawinan anak yang menjadi lahirnya anak stunting dan anak putus sekolah

Hj. Andi Mirna, S.H, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menangani masalah perkawinan anak. “Perkawinan anak menjadi salah satu penyebab utama lahirnya anak stunting. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial agar dapat menekan angka perkawinan anak,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan bahwa arahan yang diterima dari Pj. Gubernur Sulsel, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H, M.H, adalah untuk mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah anak yang lahir dan dikategorikan stunting, serta data anak yang putus sekolah akibat perkawinan anak. “Data ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan efektif,” tambahnya.

Analisis data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mengembangkan program-program intervensi yang tepat sasaran. Misalnya, bagi daerah dengan angka perkawinan anak dan stunting yang tinggi, akan difokuskan program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga, pemberian bantuan nutrisi, serta kampanye kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan. Dengan pendekatan berbasis data ini, kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih efektif dan membawa perubahan nyata dalam mengurangi angka perkawinan anak dan stunting di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bone menyampaikan rencana anggaran tahun 2025 yang akan berbasis gender, kesejahteraan anak, dan remaja. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran tahun 2025 akan lebih berpihak kepada isu-isu gender dan kesejahteraan anak dan remaja. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program-program yang bertujuan mengurangi angka perkawinan anak dan stunting,” jelasnya.

Namun, ia juga menekankan perlunya verifikasi dan validasi data agar program-program tersebut dapat berjalan efektif. “Data yang valid dan terverifikasi sangat krusial untuk merencanakan dan mengimplementasikan program dengan baik. Oleh karena itu, kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan data yang kami gunakan adalah data yang akurat,” ujarnya.

Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi antara berbagai sektor untuk mengatasi masalah perkawinan anak dan stunting di Sulawesi Selatan. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor dan penggunaan data yang akurat adalah kunci keberhasilan dalam upaya ini.