Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menghadiri studi tiru pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan. Sekretaris DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel Anggriani, S.T, M. T dan Kasubag Program, Andi Diemas, S.STP juga hadir dalam acara tersebut mewakili Kepala DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel. Yogyakarta diketahui memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Selatan melihat ini sebagai kesempatan berharga untuk belajar langsung dari pengalaman Yogyakarta. Penjabat Gubernur Sulsel pun berharap agar reformasi birokrasi ini dapat diterapkan hingga ke tingkat kabupaten dan kota, sehingga seluruh daerah di Sulawesi Selatan dapat merasakan manfaatnya. Dengan bimbingan dari Sekda DI Yogyakarta yang memberikan penjelasan detail, Penjabat Gubernur Sulsel yakin dapat merefleksikan keberhasilan Yogyakarta di daerahnya. Pemerintah DI Yogyakarta pada dasarnya dalam mendapatkan hasil Sakip dan RB mulai dibentuk sejak tahun 2012 dengan membentuk pola berpikir Pamong ialah Abdi Masyarakat. Dimana pada pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari admnistrasi sehingga terciptanya akuntabilitas oleh karena itu salah satu strategi dalam mempercepat pelaksanaan Reformasi Biroraksi ialah dengan meningkatkan kualitasi layanan publik dan juga akuntabilitas. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel dapat menjadi contoh yang baik bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Misalnya, dengan meningkatkan sistem informasi dan teknologi untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi kerja birokrasi. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran melalui publikasi laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat sangat penting.