Pemerintah Provinsi Sulsel menaruh perhatian besar terhadap masalah perkawinan anak yang masih marak terjadi di Sulsel. Fokus utama Penjabat (Pj.) Gubernur, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H, M.H saat ini adalah pada upaya pencegahan perkawinan anak, yang dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani.

Untuk mendukung pencegahan anak, UNICEF bersama Yasmib dan DP3A-Dalduk KB Prov. Sulsel menggelar kegiatan Launching program BERANI II di Hotel Remcy Makassar (21/05/2024). yang merupakan Kerjasama antara pemerintah provinsi Indonesia dengan pemerintah Kanada yang dilaksanakan oleh Yasmib Sulawesi dan UNICEF di Prov. Sulsel khususnya di Kab. Bone dan Kab. Wajo dengan tujuan meningkatkan Kesehatan dan hak reproduksi yang lebih baik bagi Perempuan dan orang muda.

Staf Ahli Bidang Ekonomi, pembangunan, dan keuangan, Moh. Hasan, S.H, M.H, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah mengemukakan bahwa Perkawinan anak tidak hanya menjadi permasalahan sosial, tetapi juga merupakan masalah multidimensi yang membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan budaya. Menurut data yang ada, perkawinan anak sering kali berujung pada kemiskinan, putus sekolah, dan beragam risiko kesehatan, baik bagi ibu muda maupun anak yang dilahirkan. Selain itu, pergaulan berisiko di kalangan remaja juga menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya angka perkawinan anak.

"Dampak dari perkawinan anak sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mengambil langkah yang komprehensif untuk mencegah dan menangani masalah ini," ujar pak Hasan

Sebagai bentuk komitmen nyata, Pj. Gubernur berharap seluruh lembaga, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, dapat secara aktif melakukan intervensi yang diperlukan. Intervensi ini meliputi pendeteksian dini kasus perkawinan anak, upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi, serta penanganan yang holistik bagi korban perkawinan anak.

"Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan dalam menangani permasalahan ini. Kita perlu melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas sosial, serta tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat," tambah Pak Hasan

Pemerintah Provinsi juga merencanakan untuk memperkuat kebijakan dan program yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Program-program pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan, kampanye kesadaran di kalangan masyarakat tentang dampak negatif perkawinan anak, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, menjadi beberapa langkah strategis yang tengah disiapkan.

"Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita bisa menekan angka perkawinan anak dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda kita," pungkas Pj. Gubernur.

Kepala Dinas P3A Dalduk KB  Sulawesi Selatan, Hj. Andi Mirna, S.H menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perkawinan anak, yang merupakan salah satu langkah penting untuk menghasilkan anak-anak mandiri menuju Indonesia 2045. Menurutnya, fokus utama harus pada pencegahan perkawinan anak dengan cakupan indikator yang lebih luas, serta penanganan yang serius terhadap perkawinan diam-diam yang masih marak terjadi.

"Saat ini, target nasional untuk menekan angka perkawinan anak pada tahun 2024 adalah sebesar 8,74%. Namun, angka di Sulawesi Selatan masih lebih tinggi dari target tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerja kolaboratif dalam mengawal pencegahan perkawinan anak," kata Hj. Andi Mirna.

Intervensi yang dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Wajo telah menunjukkan hasil yang signifikan, dengan penurunan angka perkawinan anak. "Ini membuktikan bahwa dengan intervensi yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa membuat perubahan yang berarti," tambah Hj. Andi Mirna.

Selain itu, Hj. Andi Mirna juga menekankan pentingnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden. "UPTD PPA memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelanggaran hak-hak mereka," jelasnya.

Terakhir, Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada UNICEF, YASMIB, dan mitra lainnya yang telah mendukung program-program pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. "Kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting dalam upaya ini, dan kontribusi dari organisasi-organisasi tersebut sangat berharga," ucapnya

Adapun pada acara tersebut juga dirangkaikan dengan Penandatanganan kerja sama untuk pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan melibatkan beberapa pihak penting, termasuk UNICEF, YASMIB (Yayasan Swadaya Mitra Bangsa), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-Dalduk KB) Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, kerja sama ini juga melibatkan mitra lain seperti media, dunia usaha, tokoh agama, dan Forum Anak.

Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk mengatasi dan mencegah perkawinan anak yang masih menjadi masalah signifikan di banyak daerah, termasuk Sulawesi Selatan